Sabtu, 24 Maret 2018

Viral, Anggota DPRD Diusir Bule, Gambaran Bisnis Tak Beretika



Baru-baru ini beredar video anggota DPRD diusir oleh seorang warga negara asing di salah satu resort area Kepulauan Mentawai.  Dalam video yang beredar, terlihat bule sedang berdebat sengit dengan rombongan dimana beberapa di antaranya merupakan anggota DPRD. Anggota DPRD sempat melayangan ancaman kepada warga asing tersebut terkait pengusiran  dirinya beserta rombongan dari pulau yang notabene masih berada di teritorial Indonesia. Belakangan diketahui pulau tersebut adalah resort milik warga negara asing.



Kasus pengusiran warga negara Indonesia oleh bule juga pernah dialami oleh seorang Wakapolda, yang diusir dari pulau Cubadak di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar, saat sedang berfoto.
Wakapolda diusir oleh bule penghuni pulau. Si bule berdalih bahwa, siapapun harus meminta izin terlebih dahulu jika ingin berfoto di pulau yang ia huni.
"Hei Pak, jangan foto-foto begitu! Minta izin dulu!
Untuk promosi saya tidak minta, dan saya tidak setuju, tidak. jangan! Pergi sekarang!"ujar si bule.

Satu lagi kasus pengusiran warga negara Indonesia oleh warga asing, terjadi di Watukodok, Gunung Kidul, DIY. Para investor asing yang telah membeli tanah milik warga di sekitaran pantai untuk dijadikan resort,  tidak memperbolehkan warga masuk dan mencari nafkan di resort yang saat ini telah menjadi miliknya.

Apa yang dilakukan para bule ini bisa jadi merupakan sikap preventif. Sikap preventif untuk survive di negara orang perlu kita hargai. Banyak warga asing yang menutup pulau dari akses umum karena tidak ingin mendapat gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, jika ada pihak yang ingin datang dengan cara baik-baik apakah pantas jika mereka mengusir karena merasa pulau tersebut milik mereka? 

Beberapa kasus pengusiran Warga Negara Indonesia di bumi pertiwi menimbulkan pertanyaan dibenak penulis.
Bagaimana sebenarnya regulasi pendirian resort oleh warga negara asing? 


  • Regulasi Pendirian Resort di Indonesia

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016, setiap pengusaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). TDUP tidak terbatas hanya untuk warga negara Indonesia tetapi juga boleh diajukan oleh  warga negara asing. 

Tidak dapat disangkal, keindahan pulau-pulau di indonesia telah memukau jutaan turis mancanegara. Tidak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk berinvestasi dan mendirikan resort di Indonesia. Bahkan beberapa pulau disewa oleh warga negara asing. Pulau yang tadinya milik publik setelah disewa menjadi privat dan penyewa berhak atas pulau tersebut sampai masa sewannya habis.

Untuk mendapatkan TDUP, di setiap daerah memiliki regulasi yang hampir sama namun terdapat beberapa syarat tambahan yang mungkin berbeda. Izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lingkungan merupakan beberapa izin yang wajib dipenuhi untuk semua pendirian usaha. Semua peraturan tersebut merupakan ketentuan formal yang harus dipenuhi berdasar pada ketentuan hukum. 


  • Bisnis yang Beretika

Para pendatang yang berinvestasi di tempat-tempat wisata tidak lain sedang melakukan kegiatan bisnis. Bisnis yang dilakukan sudah seharusnya menggunakan etika. Hal ini sangat penting karena para pendatang sepatutnya menghormati ada istiadat masyarakat sekitar, menghormati warga asli, menerapkan prinsip gotong royong yang merupakan prinsip bermasyarakat di Indonesia, guyup dan rukun.

Tidak seharusnya, para pendatang khususnya warga negara asing, menganggap keperluan mereka hanya bisnis semata. Padahal toh, bisnis memerlukan etika (norma dan moral) untuk memaksimalkan keuntuangan. 

Pemberian hak sewa pulau mejadikan pulau tersebut area privat yang bebas dikelola oleh penyewa. Ini sering ditemui di tempat wisata yang memiliki pulau-pulau kecil yang indah. Di Bali misalnya, sudah banyak bermunculan resort pulau pribadi yang dikelola pihak asing.

Sudah seharusnya, menjadi kewajiban para pengelola untuk menerapkan bisnis yang beretika yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.


  • Pemerintah Abai

Bagaimana dengan regulasi pendirian resort yang sifatnya moralitas dan bukan administratif?

Sejauh penelusuran penulis, pemerintah tidak memiliki peraturan moral yang sifatnya tertulis. Hanya saja, pemerintah berhak mengawasi resort agar tidak melanggar aturan. Dalam peraturan TDUP Menteri, Gubernur, dan Bupati wajib melakukan pembinaan berupa pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dapat dilakukan dengan pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan. 

Ungkapan Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Oni Yulfian yang dirilis oleh Tribun Medan cukup memprihatinkan. Ia mengomentari pertanyaan wartawan terkait pengusiran anggota DPRD oleh bule dari salah satu resort di Kepulauan Mentawai.

Menurut penulis, ungkapan tersebut telah memberikan gambaran terkait kunjungan yang sifatnya hanya formalitas, yang juga sering dilakukan para pejabat tinggi negara lainnya.

“Harusnya, para anggota dewan yang datang ke Aloyta Resort itu, juga memberitahu terlebih dahulu pengelola resort, biar mereka disambut.”


Kalau penulis boleh beropini, penulis ingin melontarkan sebuah pertanyaan,
Apakah hanya para pejabat negara yang bisa mendapatkan perlakuan baik? Bagaimana dengan masyarakat biasa?


Walaupun para warga negara asing sudah menyewa tanah di Indonesia, tapi tidak seharusnya mereka menunjukkan arogansinya dengan berlaku kasar, mengusir warga asli yang sedari lahir sudah berada di tanah Indonesia ini.

Pemerintah terus mendorong investasi untuk memaksimalkan pengelolaan pariwisata dan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) . Wajar jika pemerintah terus berupaya membuat regulasi yang mudah bagi penanaman modal khususnya asing. 

Tetapi tidak seharusnya pemerintah abai terhadap jalannya operasi usaha, terutama usaha yang tidak menghormati adat istiadat bangsa Indonesia. Tidak hanya menganggap kegiatan investasi ini sebagai bisnis semata, tetapi juga bisnis yang beretika dan berdasar pada nilai-nilai budaya bangsa. 

8 komentar:

  1. Sedih dan miris ya,,itulah ketika Akses lebih menjanjikan ketimbang proses..

    sering juga saya melihat di lingkungan, banyak orang yang mempunyai akses ke aparat yang lebih tinggi kedudukannya lebih berkuasa ketimbang yang melakukan sebuah proses dalam mendapatkan pelayanan

    BalasHapus
    Balasan
    1. Iya mas.. Semakin tinggi tingkat nepotisme semakin g berkembang, semakin rusak..

      Hapus
  2. Sebenernya alangkah lebih baik kalo jangan sampai dikelola pihak asing ya mbak. Dikelola orang2 kita aja. Kalo gini lama2 semuanya modal asing kita yg warga pribumi jadi turisnya. Kebalik hehe

    BalasHapus
    Balasan
    1. Iya.. Udh nih.. Kita jd babu di rumah kita..

      Hapus
  3. Harus ada hitam di atas putih yang jelas ya mb sebelum kekayaan wisata kita dikuasai oleh asing. Dan bisa jadi, kitanya juga harus berbenah, supaya sama-sama enak cari uang di negara ini.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Iya mb, kita butuh ketegasan pemerintah.. kita juga harus berbenah memperbaiki kualitas SDM negara kita..

      Hapus
  4. Ngeri ya negara kita sudah dijual ke investor asing dengan mendirikan resort di pulau, sampai gak bisa datang dan diusir, duuuu sayang banget

    BalasHapus
  5. semakin menyedihkan negeri ini. Keempatan kita berpartisipai adalah dengan memilih pemimpin yang mumpuni

    BalasHapus

OPPO F5, Camera Selfie For Travelers (OPPO Selfie Tour with F5)

OPPO F5 Camera Selfie For Travelers Hallo sobat! Cerita tetang HP emang gak ada habisnya. Selalu saja ada teknologi baru yang di...