Minggu, 14 Januari 2018

Melawan Gurita Neoliberalisme Part 1





Buku ini ditulis oleh seorang Profesor yang memiliki background pendidikan Ilmu Hubungan Internasional, Prof. Drs. Budi Winarno, MA, Ph.D –nama lengkap beliau. Dari judulnya, pembaca sudah tahu bahwa Prof. Budi akan membeberkan banyak hal terkait gurita neoliberalisme dan cara melawannya. 

Berikut daftar isi dalam buku ini sesuai urutan bab:
1.       Konstelasi Ekonomi Politik Global: Negara Vis A Vis Pasar
2.       Memperdebatkan Kembali Peran Negara
3.       Globalisasi Dan Krisis Pembangunan
4.       Model Peran Negara-Bangsa Di Era Globalisasi Dan Liberalisasi Ekonomi
5.       Telaah Kritis Agenda Good Governance
6.       Kooptasi Kebijakan Publik Dan Demokrasi Poliarki
7.       Ketahanan Pangan Indonesia Di Tengah Tantangan Global
8.       Cina: Pusat Gravitasi Ekonomi Dunia
9.       Catatan Penutup: Mencari Pelajaran Dari Kegagalan

Terdapat sembilan bab dalam buku ini dengan jumlah halaman sebanyak 173 halaman. Buku ini tidak terlalu tebal, namun, membacanya cukup memuaskan. Berikut ulasan buku Melawan Gurita Neoliberalisme bagian pertama.

Dalam hubungan internasional, Negara dikenal sebagai aktor tradisional. Kemajuan tekhnologi dan perkembangan dunia yang cukup pesat memunculkan aktor-aktor baru dalam hubungan internasional. Aktor tersebut seperti individu, MNC (multinational cooperation), dan Organisasi. Di era kebijakan ekonomi neoliberal negara dituntut untuk mengambil kebijakan privatisasi, liberalisasi dan pemotongan subsidi. Dimana semua kebijakan ini mengharuskan negara untuk membagi beberapa kewenangan dan tanggungjawabnya kepada sektor swasta. 

Neoliberal sebagai paham berawal dari konferensi Mont Pelerin, Swiss pada tahun 1947. Friedman mengajukan gagasan, bahwa intervensi negara seperti pemberian subsidi, upaya stabilisasi, dan suntikan investasi hanya akan membangkrutkan negara itu sendiri. Sementara Hayek mengajukan gagasan bahwa interaksi dalam pasar bebas akan berjalan alamiah. Masing-masing individu akan merespon harga pasar yang terbentuk secara bebas. Alokasi modal yang muncul, inovasi dan kreativitas dengan sendirinya akan terbentuk. Negara tidak mungkin dapat merencanakan ketersediaan tenaga kerja dan keberlangsungan roda ekonomi seperti mekanisme yang dibuat oleh pasar. 

Prof. Budi menjawab argumen neoliberal. Pada kenyataannya pemberian kewenangan sebesar-besarnya pada pasar juga bukan pilihan yang tepat. Hal ini dapat dilihat dari krisis finansial Asia 1997 dimana deregulasi dan liberalisasi finansial menyebabkan keuangan negara menjadi sangat rentan. Banyaknya para spekulan yang meraup untung dalam bursa saham juga didukung pasar dunia yang liberal. Kehadiran MNC sebagai kepanjangan tangan dari kapitalisme global justru hanya mengeruk keuntungan dari negara berkembang dan menyisakan berbagai persoalan seperti rusaknya ekosistem, gaji buruh yang rendah, perlakuan buruk terhadap buruh, dan lain-lain. 

Prof. Budi kemudian menawarkan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang diinisiasi oleh Keynes. Menurut Espin-Andersen ada 4 pilar agar negara dapat digolongkan sebagai negara kesejahteraan yaitu social citizenship, full to democracy, modern industrial relation system, rights to education and the expansion modern mass education system. Kesejahteraan sebenarnya terkait dengan keadilan bagi semua orang. Keadilan mengacu pada alokasi barang dan jasa serta pengaturan ketimpangan ekonomi sehingga dapat menguntungkan semua orang. John Rawls menambahkan negara berperan dalam menjamin distribusi kesejahteraan yang mana setiap warga terutama kelompok yang paling miskin dapat memperoleh kebutuhan dasarnya. 

Konsep kedua yakni developmental state (negara pembangunan). Model pembangunan seperti ini dapat dilihat di negara-negara Asia Timur. Dimana negara menjadi inisiator strategi pembangunan. Apa Indonesia termasuk negara kesejahteraan atau negara pembangunan? 

Dalam analisis Prof. Budi, Indonesia memiliki konstitusi sebagai dasar negara kesejahteraa. Hal tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selain itu pasal 33 dan 34 UUD 1945 juga mencerminkan negara menjamin kesejahteraan warganya. Namun pondasi negara kesejahteraan ini tidak berlanjut ketataran praktis atau kebijakan. Pada masa Orde Baru kebijakan kesejahteraan tidak mencakup seluruh rakyat. 

Ciri negara pembangunan adalah adanya institusi negara seagai perencana pembangunan seprti di Korea Selatan yang disebut dengan Economic Planning of Development Board. Di Indonesia institusi semacam ini dikenal dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Negara pembangunan mensyaratkan suatu pemerintahan yang kuat. Linda Weiss menyebutkan keunggulan negara pembangunan adalah pemerintahan yang konsisten terhadap agenda-agenda pembangunan yang mereka rancang. Sedangkan Indonesia kurang konsisten dalam membangun proyek-proyek pembangunan. Hal ini dikarenakan pembangunan Indonesia tidak didukung oleh Birokrasi yang bersih dan rasional. Birokrasi yang berbasis patron-klien dan paternalistik (dominasi pemimpin) yang sangat kental mendorong praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Padahal negara pembangunan harus memiliki birokrasi yang rasional dan menjunjung asas meritokrasi weberian (jabatan harus sesuai dengan kecakapan). 

Selanjutnya Prof Budi juga menjelaskan penyebab krisis pembangunan neoliberal sebagai berikut:

1.       Keyakinan yang terlalu berlebihan terhadap pasar dalam melakukan self-regulating.
Korea Selatan dan Taiwan sudah membuktikan bahwa peran negara penting untuk membuat regulasi terkait kompetisi dan kerjasama antar perusahaan swasta (ini disebut market governed). Pasca perang antara tahun 1950-an hingga 1970-an yang dikenal sebagai the golden age of growth, keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari kontrol negara disamping tetap berusaha meliberalisasi pasar-pasar domestiknya. 

2.       Berangkat dari kenyataan bahwa globalisasi berlangsung dalam kekuatan, intensitas, dan wilayah yang tidak seimbang.
Negara-negara maju terus mendesak agenda privatisasi dan liberalisasi di negara-negara sedang berkembang, tetapi mereka sendiri terus melakukan proteksi terhadap ekonomi domestiknya. Menurut Bank Dunia, seandainya saja negara-negara menghapuskan semua hambatan perdagangan untuk melakukan impor dari Afrika maka nilai ekspor dari kawasan tersebut akan meningkat sebesar 14% atau sekitar 2,5 milyar US dollar kenaikannya setiap tahun. 

3.       Meningkatnya saling ketergantungan.
Di era Globalisasi negara tidak lagi mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengontrol ekonomi nasionalnya. Tidak ada satu negara pun yang dapat membuat kebijakan ekonomi dan politik tanpa mempertimbangkan negara lain atau aktor-aktor lain dalam lingkungan internasional dan global. Ini menyebabkan negara tidak terlepas dari ketergantungan terhadap negara lain.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

OPPO F5, Camera Selfie For Travelers (OPPO Selfie Tour with F5)

OPPO F5 Camera Selfie For Travelers Hallo sobat! Cerita tetang HP emang gak ada habisnya. Selalu saja ada teknologi baru yang di...